data hukuman disiplin
Data Hukuman Disiplin Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Penajam No Tahun Semester I Semester II 1. 2018 NIHIL NIHIL 2. 2019 NIHIL NIHIL 3. 2020 NIHIL NIHIL 4. 2021 NIHIL NIHIL 5. 2022 NIHIL NIHIL 6. 2023 NIHIL NIHIL 7. 2024 NIHIL NIHIL 8. 2025 NIHIL NIHIL
Laporan Pengawasan
Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengadilan Agama Penajam {tab 2025} No Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 1 Pengawasan Hatiwasda PTA Samarinda Bulan Maret 2023 2 Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan I Tahun 2023 3 Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan II Tahun 2023 {tab 2024} No Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil […]
Pedoman Pengawasan
PEDOMAN PENGAWASAN PENDAHULUAN Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis — monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig). Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, […]
standar operasional prosedur
No Nama SOP Aksi 1. SOP Penyampaian Salinan Putusan Klik Disini 2. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah Klik Disini 3. SOP Layanan Ikrar Talak Klik Disini 4. SOP Layanan Upaya Hukum Keberatan Klik Disini 5. SOP Layanan Peninjauan Kembali Klik Disini 6. SOP Layanan Prodeo Pada Tingkat Pertama Klik Disini 7. SOP Layanan Prodeo Pada […]
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM Tanggal SK Tentang Link 07-08-2023 Penunjukan Petugas Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Tahun 2023 √ 03-05-2023 Penunjukan Petugas Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Tahun 2023 √ 02-05-2023 Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PA Penajam √ 08-02-2023 SK Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis 2023 √ 06-02-2023 […]
standar maklumat
Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana. Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari […]
yurisprudensi
YURISPRUDENSI Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama. Lahirnya Yurisprudensi karena adanya peraturan peraturan UU yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal […]
peraturan dirjen
Peraturan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama {tab Surat Keputusan} Nomor Tentang 376/DJA/HM/.00/SK/I/2021 Pembentukan Satuan Tugas Implementasi dan Kajian Sistem Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama 04.1/DJS/KS.00/SK/I/2020 Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 261 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi […]
peraturan mahkamah agung
This option will not work correctly. Unfortunately, your browser does not support inline frames.
Peraturan Perundang-undangan
This option will not work correctly. Unfortunately, your browser does not support inline frames.